JAKARTA, PustakaJC.co - Wacana sejumlah elit partai politik yang mengusulkan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai penolakan dari berbagai kalangan. Komite Pemilih Indonesia (TePi Indonesia) menilai gagasan tersebut berpotensi merampas hak pilih rakyat dan menjadi kemunduran serius bagi demokrasi.
Koordinator TePi Indonesia, Jeirry Sumampow, menyatakan alasan efisiensi anggaran dan upaya menekan politik uang yang kerap dijadikan dasar usulan tersebut tidak berdasar secara logis. Menurutnya, mahalnya ongkos politik bukan disebabkan oleh sistem pemilihan langsung, melainkan oleh perilaku elit serta buruknya tata kelola partai politik. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Jumat, (2/1/2025).
“Mengubah Pilkada menjadi tidak langsung tidak akan menghapus politik uang. Yang terjadi justru lokalisasi korupsi. Jika sebelumnya transaksi menyasar pemilih, maka nanti cukup dilakukan di ruang tertutup antar-elit partai dan fraksi. Ini jauh lebih berbahaya bagi integritas demokrasi,” tegas Jeirry.
