Menurut TePi Indonesia, bila pemerintah dan DPR menilai biaya Pilkada terlalu tinggi, maka solusi yang tepat adalah melakukan pembenahan sistem, bukan mencabut kedaulatan rakyat. Langkah yang dapat ditempuh antara lain digitalisasi pemilu melalui e-voting atau e-recap, reformasi pendanaan partai politik, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang.
“Rakyat tidak boleh dijadikan kambing hitam. Sejak 2005 masyarakat terus belajar dan semakin dewasa dalam menggunakan hak pilihnya. Jangan paksa publik kembali menjadi penonton dalam menentukan masa depan daerahnya sendiri,” ucap Jeirry.
Atas dasar itu, TePi Indonesia secara tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Skema tersebut dinilai hanya akan memperkuat cengkeraman oligarki dan mempermudah para pemodal atau cukong politik membeli kekuasaan daerah dengan harga lebih murah melalui elite partai.
“Kedaulatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh dalih penghematan anggaran yang semu dan menyesatkan,” pungkas Koordinator TePi Indonesia itu. (ivan)
