Ia menilai para elit yang mendorong wacana tersebut tidak memiliki legitimasi etik untuk berbicara soal pemberantasan politik uang. Pasalnya, selama ini mereka justru menjadi aktor sekaligus penikmat dari praktik tersebut.
“Sangat ironis ketika mereka menggunakan isu politik uang sebagai alasan mencabut hak rakyat, padahal mereka sendiri yang melanggengkannya. Ini bentuk kemunafikan politik. Rakyat dihukum, sementara pelaku justru lolos dari tanggung jawab,” ujarnya.
Jeirry menegaskan, Pilkada langsung merupakan mandat penting reformasi untuk memutus praktik “dagang sapi” yang dahulu marak terjadi di DPRD. Mengembalikan mekanisme pemilihan kepada DPRD dinilai sebagai langkah mundur yang berpotensi memutus hubungan akuntabilitas antara kepala daerah dan rakyat.
“Jika kepala daerah dipilih DPRD, maka loyalitasnya bukan lagi kepada rakyat, melainkan kepada elite dan pimpinan partai. Kepala daerah bisa berubah menjadi petugas partai dan sandera kepentingan politik,” katanya.
