“Langkah ini berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan sejalan dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB untuk mewujudkan perdamaian dunia, kemerdekaan, dan keadilan sosial,” ujar Suryodipuro dalam keterangan resmi, Jumat, (9/1/2026).
Ia menggantikan Jurg Lauber dari Swiss dan akan memimpin tiga sesi utama Dewan HAM PBB yang dijadwalkan berlangsung pada Februari, Juni, dan September 2026. Selain itu, Suryodipuro juga bertugas mengawasi Mekanisme Tinjauan Periodik Universal (UPR) terhadap rekam jejak HAM negara-negara anggota. (ivan)
