SURABAYA, PustakaJC.co - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya penerapan pembiayaan kreatif (creative financing) yang tidak menambah beban masyarakat, sebagai langkah strategis menghadapi tantangan fiskal dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Arahan tersebut disampaikan Khofifah dalam kegiatan Jatim Retreat 2026 di Surabaya, Jumat, (16/1/2026). Ia menyebut forum tersebut menjadi momentum penyamaan visi dan penguatan komitmen seluruh elemen birokrasi, BUMD, dan unit layanan publik agar bergerak selaras di tengah dinamika keuangan daerah. Dilansir dari antaranews.com, Sabtu, (17/1/2026).
“Forum ini menjadi ruang konsolidasi agar seluruh elemen pemerintahan di Jawa Timur berada dalam satu frekuensi, terutama menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks,” ujar Khofifah.
Menurutnya, kompleksitas tersebut dipicu oleh terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD, serta adanya penyesuaian kebijakan transfer ke daerah. Kondisi ini, kata Khofifah, menuntut penguatan tata kelola belanja, optimalisasi sumber pendanaan kreatif, serta peningkatan kualitas layanan publik yang terukur.
Ia menilai tema Creative Financing & Value for Money menjadi sangat relevan karena pembiayaan kreatif bukan sekadar alternatif teknis, melainkan strategi kepemimpinan dan tata kelola yang mengombinasikan APBD dengan sumber pembiayaan non-anggaran secara akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi.
Khofifah memaparkan tiga langkah utama dalam membangun pembiayaan kreatif, yakni mencari sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat, mengubah pola pikir eksklusif menjadi inklusif, serta menggeser orientasi dari revenue ke profit dan dari spending or earning menjadi spending and earning.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lanjutnya, memiliki peluang besar melalui optimalisasi aset daerah untuk membuka ruang investasi dan mendorong pemberdayaan ekonomi, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu skema yang berpotensi dikembangkan adalah Kerja Sama Operasi (KSO) atas aset lahan milik pemprov yang tersebar di berbagai daerah.
Selain itu, sektor perikanan juga dinilai memiliki potensi signifikan, antara lain melalui pemanfaatan Grand Parent Stock (GPS) untuk mendukung program nasional serta pengembangan budidaya ikan.
Khofifah menekankan bahwa optimalisasi potensi tersebut membutuhkan perubahan cara pandang dan keterbukaan perspektif di seluruh unit kerja. Ia juga mendorong penguatan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar pelayanan publik berjalan lebih efektif dan efisien, termasuk percepatan perizinan jika seluruh persyaratan telah terpenuhi.
“Birokrasi harus hadir memberikan layanan terbaik tanpa menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof. Mohammad Nuh turut menjadi narasumber. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepemimpinan dan kualitas pengikut dalam organisasi, serta urgensi mencari sumber pendanaan di luar APBD guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Prof. Nuh juga menyoroti perlunya perubahan orientasi pengelolaan BUMD dari sekadar mengejar pendapatan menjadi berorientasi pada keuntungan, agar badan usaha milik daerah benar-benar berkontribusi terhadap keberlanjutan keuangan daerah. (ivan)
