Ia menjelaskan, pengelolaan data sosial ekonomi nasional kini berada di bawah Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bertugas membantu pemutakhiran agar data sesuai kondisi riil di lapangan.
“Data sebelum ke Jakarta ditandatangani bupati atau wali kota. Artinya, kepala desa, RT, RW, hingga operator desa punya peran yang sangat strategis,” ujar Gus ipul.
Gus Ipul juga menyoroti keluhan masyarakat terkait bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui perbaikan data secara bersama, bukan saling menyalahkan.
