Emil juga menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas pemerintahan dalam penanggulangan bencana, mulai dari pemerintah pusat hingga kabupaten/kota, guna memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
Terkait kebijakan fiskal, Emil menyebut adanya reformulasi kebijakan pusat yang berdampak pada penyesuaian anggaran daerah. Pada 2026, Jawa Timur mengalami penyesuaian anggaran sekitar Rp2,8 triliun, sementara kebijakan 2027 masih menunggu arahan lanjutan pemerintah pusat.
“Reformulasi ini harus dijawab dengan sinergi, bukan mengurangi layanan publik. Pembagian peran antarlevel pemerintahan justru harus lebih proporsional agar tidak tumpang tindih,” jelasnya.
