Menurutnya, keterbatasan lahan menjadi kendala utama pembangunan sekolah baru di Surabaya. Ia menyebut, banyak pengembang perumahan enggan menyerahkan fasilitas umum (fasum) untuk kepentingan pendidikan.
“Fasum yang diserahkan itu jarang mau digunakan untuk sekolah. Biasanya dianggap mengganggu akses atau tidak menguntungkan secara komersial,” katanya.
Selain persoalan lahan, Musyafak juga menyinggung tekanan fiskal yang dialami Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2026. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat serta perubahan skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor dinilai mengurangi ruang fiskal provinsi.
“Pendapatan provinsi berkurang signifikan. Skema pajak kendaraan juga berubah, ditambah peralihan ke kendaraan listrik yang pajaknya kecil,” jelasnya.
