Pertama, penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada tidak langsung. Menurutnya, mekanisme tersebut dinilai berpotensi mengurangi partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah.
“Kami menolak pilkada tidak langsung. Demokrasi harus tetap melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih pemimpinnya,” tegas Aqomaddin.
Kedua, BEM SI Jatim mendorong pemerintah agar lebih memprioritaskan pengangkatan guru honorer dan tenaga kesehatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dibandingkan pengangkatan petugas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai PPPK.
