Turun ke Lokasi, Khofifah Petakan Skala Prioritas Penanganan Banjir Probolinggo

pemerintahan | 24 Februari 2026 04:05

Turun ke Lokasi, Khofifah Petakan Skala Prioritas Penanganan Banjir Probolinggo
Ketika berada di lokasi bencana banjir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berbincang dengan Bupati Probolinggo Mohammad Haris terkait penanganan dampak banjir. (dok bhirawa)

PROBOLINGGO, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung ke lokasi banjir di Kabupaten Probolinggo, Senin, (23/2/2026), untuk memastikan penanganan berjalan cepat, terukur, dan berbasis skala prioritas.

 

Didampingi Bupati Probolinggo Mohammad Haris, Khofifah meninjau sejumlah titik terdampak, mulai dari Posko Tanggap Bencana di Kantor Kecamatan Kraksaan hingga infrastruktur yang rusak akibat luapan sungai pascahujan berintensitas tinggi. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Selasa, (24/2/2026).

 

Berdasarkan data sementara 21–22 Februari 2026, warga terdampak tersebar di enam kecamatan. Di Kraksaan tercatat 810 KK, Krejengan 264 KK, Gading 11 KK, Besuk 23 KK, Kotaanyar 14 KK, dan Pakuniran 100 KK.

 

“Kami bersama Bupati Probolinggo memetakan kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat, sebagai dasar penentuan skala prioritas intervensi,” tegas Khofifah.

 

 

 

Pemprov Jatim menerjunkan BPBD, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU SDA, serta bersinergi dengan TNI-Polri untuk melakukan asesmen kerusakan rumah, fasilitas umum, tempat ibadah, hingga sarana pendidikan.

 

Untuk jangka pendek, prioritas diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, pembersihan material lumpur, serta perbaikan akses jalan dan jembatan. Khofifah menekankan pentingnya percepatan pembersihan hunian, mengingat masyarakat tengah menjalankan ibadah puasa dan bersiap menyambut Idulfitri.

 

Sementara jangka menengah dan panjang mencakup normalisasi sungai, penguatan pondasi di sisi kanan-kiri sungai, hingga penataan titik percabangan alur yang rawan luapan. Dukungan alat berat seperti long arm excavator disiapkan untuk mempercepat pengerukan.

 

“Normalisasi sungai memang membutuhkan anggaran besar dan hasilnya tidak selalu terlihat kasat mata. Namun ini investasi penting untuk mengurangi risiko banjir berulang,” ujarnya.

 

 

Perbaikan konstruksi jembatan milik Pemprov juga akan disesuaikan dengan kontur tanah dan debit air guna meningkatkan ketahanan infrastruktur.

 

Khofifah juga menyinggung langkah mitigasi bencana hidrometeorologi. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang digelar 5 Desember 2025 hingga 10 Februari 2026 dinilai mampu menekan risiko banjir di sejumlah daerah Jawa Timur.

 

Namun melihat intensitas hujan yang kembali tinggi, Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk reaktivasi OMC.

 

 

Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Jatim menyalurkan 300 paket sembako, paket makanan siap saji, tambahan gizi, perlengkapan makan, perlengkapan anak, paket kebersihan, terpal, glangsing, pompa air, jas hujan, sepatu boot, hingga bronjong untuk penguatan tebing.

 

Bupati Haris menegaskan komitmen daerah melalui strategi BPBD bertajuk “Gercep Sae” (Gerak Cepat, Terpadu, Berbasis Kecamatan dan Desa). Setiap kecamatan telah memiliki posko bencana dan koordinasi Forkopimca dilakukan intensif.

 

“Bencana tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya bisa kita tekan dengan langkah cepat dan terukur,” kata Haris.

 

 

 

Ia menambahkan, kebutuhan mendesak seperti evakuasi dan kesehatan warga menjadi prioritas utama, sementara pembangunan jembatan rusak akan masuk program berkelanjutan.

 

Peninjauan juga dilakukan ke Pondok Pesantren Syech Abdul Qodir Al-Jailani di Desa Rangkang, Kampung Madura di Kelurahan Kraksaan Wetan, serta Jembatan Sumber Secang di Desa Sumber Secang, Kecamatan Gading.

 

Langkah cepat di lapangan ini menegaskan bahwa penanganan banjir tak hanya respons sesaat, tetapi dirancang berjenjang—dari tanggap darurat hingga mitigasi jangka panjang—demi meminimalkan risiko bencana berulang di Kabupaten Probolinggo. (ivan)