SURABAYA, PustakaJC.co - Temuan makanan tidak layak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur memicu reaksi keras dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Jawa Timur, Diana A.V. Sasa, mendesak Satuan Tugas (Satgas) MBG bertanggung jawab penuh atas kualitas dan pengawasan distribusi makanan kepada masyarakat.
Diana menegaskan, Satgas MBG di daerah tidak boleh hanya menjadi struktur administratif tanpa fungsi pengawasan nyata di lapangan. Ia mengaku menerima berbagai laporan masyarakat terkait kualitas makanan yang dinilai tidak layak dan tidak sesuai standar gizi. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Jumat, (27/2/2026).
Legislator yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan itu menyebut, sejumlah aduan menyoroti porsi dan komposisi makanan yang dinilai tidak mencerminkan standar gizi yang seharusnya, bahkan diduga tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan.
“Ini persoalan serius. Jika benar terjadi penurunan kualitas atau ketidaksesuaian harga, maka ada problem pada pengawasan dan kontrol distribusi di tingkat pelaksana,” tegas Diana, Kamis, (26/2/2026).
Ia menekankan, Satgas daerah harus aktif melakukan monitoring lapangan, verifikasi kualitas makanan, serta memastikan kesesuaian menu dengan pagu anggaran. Menurutnya, program yang menggunakan anggaran negara dan menyangkut hak gizi masyarakat tidak boleh lepas dari prinsip akuntabilitas.
Sorotan publik mencuat setelah ditemukannya paket MBG di Kecamatan Lembeyan, Magetan, yang berisi roti berjamur serta telur rebus dengan cangkang masih berlumur kotoran. Temuan ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap sistem quality control pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Diana juga meminta setiap laporan masyarakat yang masuk melalui kanal resmi Badan Gizi Nasionalsegera ditindaklanjuti secara serius dan transparan.
Di Jawa Timur, Satgas MBG dipimpin oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Diana menegaskan, pengawasan harus diperkuat agar tujuan mulia program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak tercoreng oleh lemahnya kontrol di tingkat pelaksana.
“Akuntabilitas tidak bisa ditawar. Ini soal hak gizi masyarakat. Satgas harus bertanggung jawab,”pungkasnya. (ivan)
