Ia menekankan, Satgas daerah harus aktif melakukan monitoring lapangan, verifikasi kualitas makanan, serta memastikan kesesuaian menu dengan pagu anggaran. Menurutnya, program yang menggunakan anggaran negara dan menyangkut hak gizi masyarakat tidak boleh lepas dari prinsip akuntabilitas.
Sorotan publik mencuat setelah ditemukannya paket MBG di Kecamatan Lembeyan, Magetan, yang berisi roti berjamur serta telur rebus dengan cangkang masih berlumur kotoran. Temuan ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap sistem quality control pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Diana juga meminta setiap laporan masyarakat yang masuk melalui kanal resmi Badan Gizi Nasionalsegera ditindaklanjuti secara serius dan transparan.
Di Jawa Timur, Satgas MBG dipimpin oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Diana menegaskan, pengawasan harus diperkuat agar tujuan mulia program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak tercoreng oleh lemahnya kontrol di tingkat pelaksana.
“Akuntabilitas tidak bisa ditawar. Ini soal hak gizi masyarakat. Satgas harus bertanggung jawab,”pungkasnya. (ivan)
