SURABAYA, PustakaJC.co – Isu rencana kunjungan kerja (kunker) Panitia Khusus (Pansus) pembahasan kinerja BUMD ke luar negeri pada Maret 2026 mencuat setelah tercantum dalam dokumen hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus). Namun, kabar tersebut langsung dibantah pimpinan dewan.
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, memastikan tidak ada agenda kunjungan luar negeri bagi anggota dewan dalam waktu dekat. Dilansir dari surabayapagi.com, Kamis, (5/3/2026).
“Tidak benar, tidak ada agenda Dewan ke LN,” tegas Musyafak, Kamis, (26/2/2026).
Ia menjelaskan, sejak kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan, DPRD Jatim telah sepakat menghapus alokasi anggaran kunjungan kerja ke luar negeri, terutama yang tidak bersifat mendesak. Menurutnya, seluruh kegiatan dewan saat ini disesuaikan dengan prinsip penghematan.
“Kita ikuti aturan efisiensi,” ujarnya singkat.
Dalam dokumen Banmus yang beredar, Pansus pembahasan kinerja BUMD dijadwalkan berlangsung pada 4–7 dan 25–28 Maret 2026. Di dalamnya tercantum agenda sosialisasi, workshop hingga bimbingan teknis (bimtek) partai atau pendalaman tugas dengan keterangan “LN” dan status tentatif.
Sumber internal Sekretariat DPRD Jatim menyebut adanya kekeliruan dalam penulisan kolom agenda pada dokumen tersebut. “Salah kolom,” ucapnya singkat saat dikonfirmasi.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Jatim yang dimintai keterangan membenarkan bahwa singkatan “LN” merujuk pada luar negeri. Ia bahkan menyinggung bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur serta sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Jatim juga pernah melakukan kunjungan ke luar negeri.
“Alhamdulillah kalau sudah dapat LN. Seharusnya boleh, kan Sekda boleh, Pak Yasin (Kepala BPKAD Jatim dan Plt Bappeda Jatim) boleh,” ungkapnya.
Meski demikian, pimpinan DPRD Jatim kembali menegaskan hingga saat ini tidak ada agenda resmi kunjungan luar negeri bagi Pansus maupun alat kelengkapan dewan lainnya pada Maret 2026. (ivan)
