Pemprov Jatim juga memastikan pengawasan penggunaan dana akan dilakukan melalui fungsi pengawasan DPRD serta audit independen agar tetap transparan dan akuntabel.
Selain itu, pencairan dana penyertaan modal akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak membebani APBD.
“Terhadap pencairan dan besaran jumlah yang akan dicairkan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” tambah Emil.
