Ia menjelaskan, salah satu langkah efisiensi energi yang saat ini mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, kebijakan tersebut telah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jawa Timur dan wajib menjadi pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
"Terkait WFH,,sdh ada kebijakan yg dikeluarkan BKD Pemprov..tentu itu harus dipedomani semua OPD dan itu berdampak terhadap penghematan energi" Lanjutnya
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara pada 13 Maret 2026 mengusulkan langkah penghematan konsumsi BBM sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak gejolak geopolitik global yang dapat memicu kenaikan harga energi dan pangan.
Sejumlah opsi kebijakan yang dipertimbangkan pemerintah pusat antara lain penerapan WFH bagi ASN, pengurangan hari kerja, hingga pembatasan aktivitas yang membutuhkan energi besar.
