SURABAYA, PustakaJC.co — Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan siap mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai upaya mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global.
Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Dr. Ir. Aris Mukiyono, M.T., M.M mengatakan, pihaknya akan selalu selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan ketahanan energi nasional.
"Dinas ESDM Provinsi selalu selaras dan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan ketahanan energi melalui berbagai cara yg diimplementasikan melalui program dan kegiatannya” kata Aris saat dikonfirmasi, Sabtu (14/3).
Ia menjelaskan, salah satu langkah efisiensi energi yang saat ini mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, kebijakan tersebut telah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jawa Timur dan wajib menjadi pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
"Terkait WFH,,sdh ada kebijakan yg dikeluarkan BKD Pemprov..tentu itu harus dipedomani semua OPD dan itu berdampak terhadap penghematan energi" Lanjutnya
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara pada 13 Maret 2026 mengusulkan langkah penghematan konsumsi BBM sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak gejolak geopolitik global yang dapat memicu kenaikan harga energi dan pangan.
Sejumlah opsi kebijakan yang dipertimbangkan pemerintah pusat antara lain penerapan WFH bagi ASN, pengurangan hari kerja, hingga pembatasan aktivitas yang membutuhkan energi besar.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran agar stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting untuk mendukung kebijakan penghematan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di daerah masing-masing. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun menyatakan siap mendukung langkah tersebut melalui berbagai program dan kebijakan yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat. (Frcn)
