Ia juga menilai alasan menghindari long weekend tidak seharusnya menjadi dasar utama kebijakan. Menurutnya, pengawasan terhadap ASN tetap bisa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, seperti sistem pelacakan berbasis lokasi (geotagging).
Untuk itu, DPRD Jatim mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan WFH, dengan mempertimbangkan data mobilitas, konsumsi energi, serta sinkronisasi kebijakan nasional.
“Kami tidak menolak WFH, tetapi pelaksanaannya harus tepat agar tujuan efisiensi benar-benar tercapai dan tidak menimbulkan dampak kontraproduktif,” ujar Yordan. (ivan)
