SURABAYA, PustakaJC.co - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengevaluasi kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diterapkan setiap hari Rabu. Kebijakan ini dinilai belum tentu efektif dalam mencapai tujuan efisiensi bahan bakar minyak (BBM).
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa, mengatakan bahwa penentuan hari pelaksanaan WFH seharusnya berbasis data mobilitas masyarakat. Menurutnya, kemacetan yang memicu konsumsi BBM justru lebih tinggi pada awal dan akhir pekan kerja. Dilansir dari antaranews.com, Kamis, (28/3/2026).
“Jika tujuannya efisiensi BBM, maka seharusnya mempertimbangkan hari dengan mobilitas tertinggi, seperti Senin atau Jumat,” ujarnya di Surabaya, Kamis.
Ia mengapresiasi langkah penghematan energi melalui WFH, namun menilai pelaksanaannya perlu dikaji ulang agar lebih tepat sasaran. Penempatan WFH di hari Rabu dinilai berpotensi mengganggu ritme kerja birokrasi.
“Alur kerja menjadi tidak berkesinambungan. Koordinasi yang seharusnya selesai dalam satu rangkaian hari kerja bisa tertunda atau harus diulang,” katanya.
Selain itu, Yordan juga menyoroti potensi kendala sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan kebijakan WFH disebut dapat menyulitkan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan kehadiran fisik ASN secara bersamaan.
Dampak lain yang turut disorot adalah sektor ekonomi di sekitar perkantoran. Pelaku usaha mikro, transportasi, hingga layanan pendukung berpotensi mengalami penurunan aktivitas akibat berkurangnya mobilitas ASN.
Ia juga menilai alasan menghindari long weekend tidak seharusnya menjadi dasar utama kebijakan. Menurutnya, pengawasan terhadap ASN tetap bisa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, seperti sistem pelacakan berbasis lokasi (geotagging).
Untuk itu, DPRD Jatim mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan WFH, dengan mempertimbangkan data mobilitas, konsumsi energi, serta sinkronisasi kebijakan nasional.
“Kami tidak menolak WFH, tetapi pelaksanaannya harus tepat agar tujuan efisiensi benar-benar tercapai dan tidak menimbulkan dampak kontraproduktif,” ujar Yordan. (ivan)
