SURABAYA, Pustakajc.co – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur mendukung program Kampung Pancasila yang dijadikan prioritas pasca-Lebaran 2026 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Pengurus LPA Jatim, Isa Ansori, menegaskan program ini tidak hanya memperkuat kehidupan sosial warga, tetapi juga harus menjadi basis perlindungan nyata bagi anak-anak di Kota Pahlawan. Dilansir dari antaranews.com, Jumat, (27/3/2026).
“Program Kampung Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol kebersamaan. Ini harus menjadi sistem sosial yang hidup, mampu membaca realitas, menjangkau yang tertinggal, dan merawat masa depan anak,” ujar Isa, Kamis.
Menurutnya, kampung merupakan ruang utama tumbuh kembang anak. Karena itu, diperlukan orkestrasi yang jelas agar program tersebut tidak sekadar menjadi jargon.
Ia juga menekankan bahwa perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan harus melibatkan masyarakat secara aktif.
“Anak jangan hanya jadi objek kebijakan. Pemkot perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih terstruktur dengan publik,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Isa mengusulkan pembentukan gugus tugas Sistem Perlindungan Anak di tingkat RT yang diberi nama Sistem Perlindungan Anak Tingkat RT (Sparta).
Gugus tugas ini diharapkan menjadi ujung tombak perlindungan anak di level paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
“Sparta bukan sekadar forum. Ini bisa menjadi mata dan telinga pemerintah di tingkat kampung, bekerja dengan pendekatan sederhana namun berdampak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tugas Sparta meliputi deteksi dini persoalan anak, pemetaan kondisi keluarga, hingga menghubungkan masalah dengan solusi melalui perangkat daerah terkait.
Dengan sistem ini, intervensi pemerintah dinilai akan lebih tepat sasaran dan menyentuh persoalan riil di lapangan.
“Ketika Sparta berjalan di tingkat RT, tidak ada lagi anak yang luput dari perhatian. Semua terpantau, masalah terdeteksi, dan potensi penyimpangan bisa dicegah sejak dini,” tuturnya. (ivan)
