Selain itu, Sri Wahyuni menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur digital dalam mendukung sistem kerja jarak jauh. Tanpa dukungan sistem yang memadai serta budaya kerja berbasis kinerja, kebijakan WFH berpotensi memunculkan inefisiensi baru di birokrasi.
DPRD Jatim, lanjutnya, akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan tersebut. Evaluasi berkala dan keterbukaan data menjadi kunci untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam merespons tantangan krisis energi global.
“Kami mendorong evaluasi rutin, transparansi data penghematan energi, serta kesiapan infrastruktur digital. Tanpa itu, kebijakan ini berpotensi menimbulkan inefisiensi baru,” tegasnya.
