Menurutnya, kebijakan ini diharapkan mampu menjawab polemik parkir yang dalam enam bulan terakhir ramai diperbincangkan warga. Ia juga menegaskan bahwa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memiliki komitmen kuat untuk menata sistem parkir agar lebih modern, tertib, dan memudahkan masyarakat.
“Surabaya ini etalase Jawa Timur, sehingga setiap kebijakan akan menjadi perhatian dan bisa menjadi percontohan daerah lain,” katanya.
Fathoni menambahkan, Dinas Perhubungan sebagai leading sector harus proaktif menggandeng seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar implementasi berjalan maksimal tanpa celah.
Menurutnya, peran camat dan lurah juga penting, tidak hanya dalam sosialisasi, tetapi juga pengawasan langsung di lapangan.
“Dengan cakupan parkir yang luas dan keterbatasan SDM, kolaborasi antar perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan,” jelasnya.
