Berita Ini Disuport Oleh BPBD Jatim
SURABAYA, PustakaJC.co - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur langsung tancap gas memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan ekstrem 2026 yang dipicu fenomena “Godzilla El Nino”. Ancaman ini bukan kaleng-kaleng, sebab ratusan ribu kepala keluarga diprediksi terdampak jika langkah antisipasi tidak dimaksimalkan sejak dini.
Langkah cepat BPBD Jatim ini menjadi sinyal serius bahwa musim kemarau tahun depan berpotensi lebih ganas dari biasanya. Tak hanya soal krisis air bersih, dampaknya juga merembet ke sektor pertanian hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan seluruh pemerintah kabupaten/kota harus meningkatkan kewaspadaan secara terukur dan terkoordinasi. Ia menyebut berbagai langkah antisipatif telah disiapkan, termasuk penyediaan pompa air dalam bagi daerah rawan kekeringan.
Menurut Khofifah, kesiapsiagaan tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah daerah diminta menerapkan “kewaspadaan berganda” dengan memastikan kesiapan infrastruktur air, distribusi logistik, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga Indeks Pertanaman (IP) agar tetap berada di kisaran 2,7, meskipun tekanan musim kemarau diperkirakan meningkat akibat fenomena iklim global tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto mengungkapkan, ancaman kekeringan tahun ini tergolong serius berdasarkan hasil pemetaan yang mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Sedikitnya 410.514 kepala keluarga (KK) berpotensi terdampak di 26 kabupaten/kota, yang tersebar di 222 kecamatan dan 815 desa. Angka ini menjadi peringatan keras bahwa dampak kekeringan tidak bisa dianggap remeh.
“Ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih. Kami telah menyiapkan langkah mitigasi agar dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujar Gatot.
Dari data tersebut, Kabupaten Sampang menjadi wilayah dengan potensi dampak terbesar dengan 109.446 KK terdampak di 14 kecamatan dan 99 desa. Disusul Kabupaten Pamekasan sebanyak 63.171 KK, Kabupaten Bangkalan 36.950 KK, serta Kabupaten Bojonegoro dengan 36.585 KK.
Selain itu, sejumlah daerah lain seperti Tuban juga mulai menunjukkan gejala kekeringan lebih awal. Karakteristik wilayah yang bergantung pada air hujan dan minim infrastruktur air bersih membuat masyarakat semakin rentan saat kemarau panjang melanda.
Sebagai langkah tanggap darurat, BPBD Jawa Timur telah menyiapkan distribusi air bersih menggunakan truk tangki ke wilayah terdampak. Bantuan tandon air dan jerigen juga disiapkan guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Distribusi air bersih menjadi prioritas utama. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari,” tegas Gatot.
Selain kekeringan, ancaman karhutla juga menjadi perhatian serius. BPBD Jatim memperkuat koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan instansi terkait untuk meningkatkan upaya pencegahan serta penanganan dini di lapangan.
Dalam jangka menengah dan panjang, Pemprov Jatim juga mendorong penguatan infrastruktur sumber daya air melalui kolaborasi dengan Dinas PU Sumber Daya Air. Penyediaan pompa air dalam menjadi solusi strategis guna menjaga pasokan air di daerah rawan kekeringan.
Tak hanya itu, pengelolaan logistik kebencanaan kini mengalami transformasi melalui sistem digital berbasis First In First Out (FIFO). Sistem ini memastikan distribusi bantuan berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan sesuai masa pakai.
Khofifah menegaskan bahwa digitalisasi logistik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak. Dengan sistem ini, distribusi bantuan dapat dipantau secara real-time sehingga meminimalkan risiko keterlambatan maupun penumpukan barang.
Menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, BPBD Jawa Timur terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan melakukan pemetaan wilayah prioritas. Rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota pun digelar secara intensif untuk memastikan kesiapan di lapangan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif, mulai dari menghemat penggunaan air hingga menjaga lingkungan agar tetap mendukung ketersediaan sumber air.
Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, BPBD Jawa Timur optimistis dampak kekeringan ekstrem 2026 dapat ditekan. Namun, kesiapsiagaan bersama tetap menjadi kunci utama menghadapi ancaman bencana akibat perubahan iklim yang kian nyata.( int)
