SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat strategi pengentasan kemiskinan desa dengan menempatkan perempuan sebagai ujung tombak. Melalui Program Jatim Puspa Plus, upaya ini dikawal lewat Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim di Kota Batu, 13–18 April 2026.
Program ini menyasar langsung persoalan kemiskinan perdesaan yang masih berada di angka 12,55 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 6,93 persen. Sebanyak 119 peserta dari unsur aparatur desa, pendamping, dan kecamatan dilatih untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak nyata. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Sabtu, (18/4/2026).
Kepala Bidang PUED DPMD Jatim, Damin, menegaskan, program ini tidak sekadar bantuan, tetapi juga pemberdayaan berkelanjutan.
“Program ini dirancang untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui kegiatan pemberdayaan bagi KPM, dengan fasilitasi bantuan, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi berjejaring,” ujar Damin.
Jatim Puspa Plus menjangkau 2.328 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 50 desa pada 22 kabupaten. Setiap KPM menerima stimulan modal usaha berupa barang produktif senilai Rp3 juta, yang disesuaikan dengan potensi lokal, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga usaha rumahan.
Sasaran utama program ini adalah perempuan, khususnya graduasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan kelompok Desil 1–2 DTSEN, dengan usia maksimal 60 tahun. Mereka diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi keluarga sekaligus desa.
Damin menjelaskan, terdapat empat fokus utama dalam program ini, yakni mendorong motivasi usaha, meningkatkan kapasitas, mendongkrak pendapatan, serta membangun konektivitas ekonomi berbasis jejaring. Pendamping desa juga diberi dukungan honorarium Rp150 ribu per KPM untuk memastikan proses berjalan optimal.
Sementara itu, Kepala DPMD Jatim, Budi Sarwoto, menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun desa mandiri.
“Desa harus mampu berdikari dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Semua pihak harus terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Data terbaru menunjukkan capaian positif. Angka kemiskinan Jawa Timur turun menjadi 9,30 persen per September 2025. Selain itu, jumlah desa mandiri di Jatim menjadi yang tertinggi secara nasional, mencapai 4.716 desa.
Pengawasan program dilakukan berlapis, melibatkan Inspektorat serta partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan resmi DPMD Jatim. Transparansi ini diharapkan menjaga akuntabilitas sekaligus memperkuat dampak program.
Jatim Puspa Plus tak sekadar program bantuan, tetapi menjadi strategi jangka panjang membangun ekonomi desa yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (ivan)
