JAKARTA, PustakaJC.co – Perombakan cepat terjadi di lingkar kekuasaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik enam pejabat baru di jajaran kementerian dan lembaga negara, Senin, (27/4/2026), di Istana Negara.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi pemerintahan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional. Enam posisi strategis yang diisi mencakup menteri, wakil menteri, hingga kepala badan dan penasihat presiden. Dilansir dari suarasurabaya.net, Selasa, (28/4/2026).
Adapun enam pejabat yang dilantik yakni Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi, serta Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia.
Dalam prosesi pelantikan, Presiden menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan jabatan. Ia mengingatkan seluruh pejabat untuk setia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan tugas dengan penuh komitmen.
“Setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo.
Ia juga menekankan agar para pejabat bekerja maksimal dan menjaga etika jabatan. “Bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” tambahnya.
Penunjukan Jumhur Hidayat menjadi sorotan karena latar belakangnya sebagai tokoh buruh yang dikenal vokal terhadap isu ketenagakerjaan, termasuk penolakannya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.
Sementara itu, Dudung Abdurachman membawa pengalaman panjang di dunia militer ke posisi strategis di KSP. Di sisi lain, Muhammad Qodari diharapkan memperkuat komunikasi pemerintah dengan publik melalui pendekatan berbasis data.
Adapun Hanif Faisol Nurofiq yang sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup kini bergeser ke sektor pangan, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Langkah cepat ini memperlihatkan arah pemerintahan yang ingin lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika nasional, terutama dalam isu lingkungan, pangan, hingga komunikasi publik. (ivan)
