Ali menyebut, kebijakan efisiensi tersebut berpotensi menekan anggaran operasional sekitar 15 hingga 20 persen. Evaluasi akan dilakukan setelah kebijakan berjalan selama satu bulan.
“Realisasinya nanti akan kami lihat dan evaluasi setelah berjalan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Budiono, menyatakan dukungan terhadap rencana kebijakan tersebut. Ia menilai penggunaan transportasi umum tidak hanya mendukung efisiensi anggaran, tetapi juga lebih ekonomis bagi pegawai.
Budiono bahkan mengaku telah mencoba langsung menggunakan kereta api dari Bojonegoro menuju Surabaya, lalu melanjutkan perjalanan dengan transportasi daring ke kantor DPRD Jatim.
“Biayanya jauh lebih hemat dibanding kendaraan pribadi, dan sekarang transportasi umum juga semakin nyaman,” ujarnya.
Komisi A DPRD Jatim memastikan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan efisiensi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk mengevaluasi dampaknya terhadap penghematan anggaran. (ivan)
