Terkait Penyertaan Modal Daerah (PMD), ia menegaskan bahwa sejak menjabat pada 2019 tidak ada kebijakan PMD baru yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Sejak 2019 sampai hari ini belum ada APBD untuk PMD,” tegasnya.
Meski demikian, Khofifah menyatakan tetap terbuka terhadap rekomendasi DPRD Jatim, terutama yang berkaitan dengan penguatan tata kelola dan peningkatan produktivitas BUMD.
“Kita harus melakukan perbaikan-perbaikan. Saya menyambut baik semua rekomendasi, tetapi tidak bisa dinafikan juga ada BUMD yang kinerjanya meningkat,” pungkasnya. (ivan)
