Selain pendidikan, Fraksi PKB juga mengkritisi kondisi BUMD Jawa Timur. Dalam pandangan akhirnya, PKB menilai pemerintah terlalu sering menggunakan dalih fungsi sosial untuk menutupi lemahnya kinerja sejumlah BUMD.
Menurut mereka, fungsi pelayanan publik tidak boleh dijadikan alasan pembenar atas rendahnya kontribusi keuntungan perusahaan daerah terhadap pendapatan daerah.
“Rakyat Jawa Timur berhak mengetahui apakah kerugian finansial itu benar-benar berubah menjadi pelayanan publik berkualitas atau hanya menjadi beban fiskal daerah,” katanya.
Kritik berikutnya menyasar tingginya angka pengangguran terbuka di kawasan industri seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. PKB menilai program-program ketenagakerjaan yang selama ini dijalankan masih bersifat umum dan belum menyentuh akar persoalan di daerah perkotaan.
Fraksi PKB bahkan meminta Pemprov Jatim lebih tegas terhadap perusahaan yang dianggap tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Di bagian lain, isu kemiskinan juga menjadi sorotan. PKB menilai pendekatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur masih terlalu seragam, padahal tiap wilayah memiliki karakter persoalan berbeda.
Madura, wilayah tapal kuda, hingga kawasan Mataraman disebut membutuhkan model intervensi yang berbeda sesuai kondisi sosial dan geografis masing-masing daerah.
