Malam itu, Fraksi PKB menyoroti lima isu utama yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sorotan pertama diarahkan pada dunia pendidikan. PKB menilai jawaban gubernur terkait rendahnya literasi membaca dan numerasi siswa masih terlalu normatif dan cenderung menyalahkan faktor eksternal seperti media sosial dan penggunaan gadget.
Bagi PKB, persoalan tersebut justru menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pembelajaran dan kualitas instruksional di ruang kelas.
Tak hanya itu, PKB juga menyinggung belum meratanya akses peningkatan kompetensi guru, terutama bagi guru sekolah swasta dan madrasah. Meski mengapresiasi program beasiswa untuk santri, ustaz, guru madin hingga dosen pesantren, PKB menilai keberpihakan itu belum cukup menyentuh aspek standarisasi mutu pendidikan.
“Pemerintah harus memastikan guru sekolah swasta dan madrasah mendapat akses penguatan kompetensi yang setara dengan sekolah negeri,” ujar Yoyok.
