Namun dari seluruh catatan yang disampaikan, kritik paling tajam muncul saat PKB membahas lemahnya koordinasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Yoyok menilai jawaban gubernur dalam dokumen resmi banyak menunjukkan pola saling lempar kewenangan antar dinas. Salah satunya terkait data anak berkebutuhan khusus dan mekanisme penempatan kepala sekolah.
“Kalau dalam penyusunan dokumen jawaban saja koordinasinya berantakan, bagaimana kualitas eksekusi kebijakan pembangunan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor?” sindirnya di tengah ruang sidang.
Meski memberikan banyak kritik, Fraksi PKB akhirnya tetap menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan rekomendasi perbaikan.
Menjelang akhir pidatonya, suasana ruang paripurna kembali hening. Yoyok menutup penyampaian pendapat akhir dengan ucapan syukur dan harapan agar seluruh kritik yang disampaikan menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di Jawa Timur.
“Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025,” ucap Jubir Fraksi PKB DPRD Jatim Itu.
Palu sidang kemudian diketuk. Sejumlah anggota dewan mulai berdiri dari kursinya, sementara suasana di Gedung DPRD Jawa Timur perlahan kembali lengang. (ivan)
