SURABAYA, PustakaJC.co — Lampu-lampu besar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timurmasih menyala terang ketika suara salam membuka jalannya sidang, Rabu, (13/5/2026). Kursi-kursi dewan terisi penuh. Di sisi depan ruangan, jajaran pimpinan dewan duduk berhadapan dengan kursi eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Suasana rapat berlangsung formal, namun sesekali menghangat ketika satu per satu fraksi menyampaikan pandangan akhirnya terhadap laporan pansus hasil pembahasan kinerja BUMD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Di tengah agenda yang berlangsung panjang itu, perhatian forum tertuju pada penyampaian juru bicara Fraksi PKB, K.H. Yoyok Mulyadi. Dengan nada tenang namun penuh tekanan kritik, ia membacakan pandangan akhir fraksinya di hadapan forum paripurna.
“Masalah pendidikan bukan hanya soal administrasi atau berbagi kewenangan antar dinas, tetapi bagaimana memastikan kepemimpinan sekolah benar-benar mampu meningkatkan kualitas belajar siswa,” tegasnya.
Malam itu, Fraksi PKB menyoroti lima isu utama yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sorotan pertama diarahkan pada dunia pendidikan. PKB menilai jawaban gubernur terkait rendahnya literasi membaca dan numerasi siswa masih terlalu normatif dan cenderung menyalahkan faktor eksternal seperti media sosial dan penggunaan gadget.
Bagi PKB, persoalan tersebut justru menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pembelajaran dan kualitas instruksional di ruang kelas.
Tak hanya itu, PKB juga menyinggung belum meratanya akses peningkatan kompetensi guru, terutama bagi guru sekolah swasta dan madrasah. Meski mengapresiasi program beasiswa untuk santri, ustaz, guru madin hingga dosen pesantren, PKB menilai keberpihakan itu belum cukup menyentuh aspek standarisasi mutu pendidikan.
“Pemerintah harus memastikan guru sekolah swasta dan madrasah mendapat akses penguatan kompetensi yang setara dengan sekolah negeri,” ujar Yoyok.
Selain pendidikan, Fraksi PKB juga mengkritisi kondisi BUMD Jawa Timur. Dalam pandangan akhirnya, PKB menilai pemerintah terlalu sering menggunakan dalih fungsi sosial untuk menutupi lemahnya kinerja sejumlah BUMD.
Menurut mereka, fungsi pelayanan publik tidak boleh dijadikan alasan pembenar atas rendahnya kontribusi keuntungan perusahaan daerah terhadap pendapatan daerah.
“Rakyat Jawa Timur berhak mengetahui apakah kerugian finansial itu benar-benar berubah menjadi pelayanan publik berkualitas atau hanya menjadi beban fiskal daerah,” katanya.
Kritik berikutnya menyasar tingginya angka pengangguran terbuka di kawasan industri seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. PKB menilai program-program ketenagakerjaan yang selama ini dijalankan masih bersifat umum dan belum menyentuh akar persoalan di daerah perkotaan.
Fraksi PKB bahkan meminta Pemprov Jatim lebih tegas terhadap perusahaan yang dianggap tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Di bagian lain, isu kemiskinan juga menjadi sorotan. PKB menilai pendekatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur masih terlalu seragam, padahal tiap wilayah memiliki karakter persoalan berbeda.
Madura, wilayah tapal kuda, hingga kawasan Mataraman disebut membutuhkan model intervensi yang berbeda sesuai kondisi sosial dan geografis masing-masing daerah.
Namun dari seluruh catatan yang disampaikan, kritik paling tajam muncul saat PKB membahas lemahnya koordinasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Yoyok menilai jawaban gubernur dalam dokumen resmi banyak menunjukkan pola saling lempar kewenangan antar dinas. Salah satunya terkait data anak berkebutuhan khusus dan mekanisme penempatan kepala sekolah.
“Kalau dalam penyusunan dokumen jawaban saja koordinasinya berantakan, bagaimana kualitas eksekusi kebijakan pembangunan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor?” sindirnya di tengah ruang sidang.
Meski memberikan banyak kritik, Fraksi PKB akhirnya tetap menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan rekomendasi perbaikan.
Menjelang akhir pidatonya, suasana ruang paripurna kembali hening. Yoyok menutup penyampaian pendapat akhir dengan ucapan syukur dan harapan agar seluruh kritik yang disampaikan menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di Jawa Timur.
“Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025,” ucap Jubir Fraksi PKB DPRD Jatim Itu.
Palu sidang kemudian diketuk. Sejumlah anggota dewan mulai berdiri dari kursinya, sementara suasana di Gedung DPRD Jawa Timur perlahan kembali lengang. (ivan)
