MALANG, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pengawasan terhadap harga dan pasokan kebutuhan pokok di pasar tradisional. Langkah itu diwujudkan melalui sidak yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Pasar Klojen.
Dalam kegiatan tersebut, Khofifah didampingi Kepala Bakorwil Malang Asep Kusdinar. Keduanya meninjau sejumlah lapak pedagang sekaligus berdialog dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk mengetahui kondisi harga serta distribusi bahan pokok secara langsung. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Senin, (1/6/2026).
Hasil pemantauan menunjukkan masih terdapat keterbatasan stok beras medium SPHP dan Minyakita di beberapa kios pasar. Temuan tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bulog dan pemerintah daerah.
Kepala Bakorwil Malang Asep Kusdinar menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah cepat yang dilakukan Gubernur Jawa Timur dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Pasar rakyat menjadi salah satu indikator penting kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, pengawasan distribusi dan ketersediaan stok harus terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Menurut Asep, sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengantisipasi potensi inflasi, terutama pada komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, cabai, dan bawang merah.
Selain memantau stok, Khofifah juga mengecek perkembangan harga sejumlah komoditas pangan yang mengalami fluktuasi. Pemprov Jatim terus mendorong berbagai langkah mitigasi melalui penguatan distribusi, kerja sama antar daerah (KAD), serta pengendalian pasokan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Bakorwil Malang menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta stakeholder terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi wilayah melalui pengawasan distribusi bahan pokok dan pemantauan dinamika harga di pasar tradisional.
Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat terkait ketersediaan kebutuhan pokok sekaligus menjaga laju inflasi daerah tetap terkendali di wilayah Malang Raya. (ivan)
