Menurut Emil, salah satu syarat utama yang wajib dimiliki setiap SPPG adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ketiadaan dokumen tersebut menjadi alasan utama ratusan dapur MBG tidak diperkenankan beroperasi.
Ia menekankan bahwa pemenuhan standar higiene dan sanitasi sangat penting untuk meminimalkan risiko dalam proses penyediaan makanan bagi peserta program MBG.
“Semua SPPG diharapkan melengkapi seluruh persyaratan yang dapat memitigasi dan meminimalkan risiko dalam penyaluran program MBG,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lanjut Emil, berkomitmen mendukung percepatan penerbitan SLHS serta terus berkoordinasi dengan BGN hingga tingkat kabupaten dan kota.
Selain SLHS, aspek infrastruktur lingkungan juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar dan kebersihan lingkungan kerja.
“IPAL juga penting karena berpengaruh kepada masyarakat sekitar dan higienitas lingkungan kerja di SPPG,” ujarnya.
