Di sisi lain, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) M. Nashrul Wajdi berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan basis data ekonomi yang lebih komprehensif sebagai pijakan dalam memetakan potensi investasi, kebutuhan pembiayaan, serta arah pengembangan ekonomi daerah.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan investasi yang masuk ke Jawa Timur harus selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Menurut Khofifah, investasi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
"Investasi berkualitas harus berjalan beriringan dengan ketahanan pangan, peningkatan daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Khofifah juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sinkronisasi tata ruang, pengembangan kawasan industri, penguatan proyek investasi siap tawar (IPRO), serta percepatan penyelesaian berbagai hambatan investasi.
Melalui kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, OJK, dan BPS, Khofifah optimistis Jawa Timur mampu membangun ekosistem investasi yang semakin kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan sehingga memperkuat posisi provinsi ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. (int)
