Usulan penambahan ASN tersebut dilakukan di tengah upaya pemerintah menjaga kualitas birokrasi sekaligus menutup kekosongan jabatan akibat gelombang pensiun yang setiap tahun cukup tinggi.
Jika mendapat persetujuan pemerintah pusat, rekrutmen CPNS dan PPPK 2026 di lingkungan Pemprov Jawa Timur diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memastikan seluruh proses pengadaan ASN nantinya akan mengikuti kebijakan nasional, mulai dari penetapan formasi, tahapan seleksi, hingga mekanisme pengangkatan sesuai regulasi yang ditetapkan KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
(int)
