SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA) di Satuan Pendidikan sebagai bagian dari pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah 2026 di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika, Kota Malang, Senin (13/7/2026).
Peluncuran ditandai dengan penekanan layar LED, penandatanganan deklarasi dukungan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), serta komitmen pelaksanaan Gernas RANA melalui penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Deklarasi tersebut ditandatangani Gubernur Khofifah bersama jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kemenko PMK.
Gubernur Khofifah menegaskan peluncuran Gernas RANA menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh hak belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.
"Acara ini sangat penting sebagai momentum untuk menegaskan bahwa hak setiap anak adalah tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan nyaman. Ini berarti, mereka juga harus bebas dari segala bentuk kekerasan," ujar Khofifah.
Menurutnya, satuan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi, karakter, dan kepemimpinan masa depan. Karena itu, perlindungan anak di sekolah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, hingga masyarakat.
Khofifah juga mengingatkan para siswa agar tidak takut melaporkan apabila mengalami maupun mengetahui adanya kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, kekerasan verbal maupun kekerasan di ruang digital.
"Kepada anak-anakku, apabila mengetahui atau merasakan adanya kekerasan, jangan pernah ragu untuk menyampaikan kepada guru, kepada orang tua, maupun kepada pihak yang berwenang. Insya Allah, dengan keterlibatan orang dewasa, hal-hal seperti itu bisa diredam," katanya.
Sementara itu, Menko PMK RI Pratikno menegaskan pemerintah berkewajiban menghadirkan ruang yang aman dan nyaman bagi anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ruang publik maupun ruang digital. Ia mengajak pemerintah daerah, guru, dan orang tua memperkuat kolaborasi agar anak-anak Indonesia terhindar dari kekerasan yang dapat berdampak panjang terhadap tumbuh kembang mereka.
Di kesempatan yang sama, Menteri PPPA RI Arifatul Choiri Fauzi mengungkapkan berdasarkan data Simfoni PPA, sepanjang 2025 tercatat 21.352 kasus kekerasan terhadap anak. Sebanyak 62,19 persen korban merupakan anak perempuan, sementara 46,1 persen kasus berupa kekerasan seksual. Bahkan, sekitar 71 persen kasus terjadi di lingkungan yang seharusnya paling aman bagi anak, yakni rumah tangga dan satuan pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti menjelaskan Gerakan Indonesia ASRI merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang kemudian ditindaklanjuti melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pendidikan ramah anak, termasuk Gerakan SIKAP yang dinilai selaras dengan kebijakan nasional untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas kekerasan. (Pstk01)
