Pandangan serupa disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaranya, Guntur Wahono, fraksi tersebut menilai ukuran keberhasilan pengelolaan APBD harus bergeser dari capaian administratif menuju manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, APBD harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penurunan kemiskinan, memperkuat daya saing ekonomi daerah, memperluas pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dengan ditandatanganinya persetujuan bersama antara DPRD dan Pemprov Jatim, proses pembentukan perda selanjutnya memasuki tahap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan secara resmi. (ivan)
