Adhy menjelaskan, DTSEN menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung program pembangunan daerah. Data yang dikelola bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Diskominfo akan menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat serta penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor.
Ia juga menekankan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Menurutnya, masyarakat kini menuntut pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi sehingga digitalisasi harus mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Pemerintahan digital harus benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat menjadi ukuran keberhasilan sehingga evaluasi dan survei kepuasan layanan perlu terus dilakukan," katanya.
Sementara itu, Asesor Eksternal Evaluasi Pemerintah Digital Kementerian PANRB, Tony Dwi Susanto, menyampaikan bahwa pemerintah digital merupakan transformasi tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan data dan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta mendukung pencapaian visi pembangunan nasional.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, mengatakan tahun 2026 menjadi fase penting dalam implementasi Pemerintah Digital. Salah satu langkah yang dilakukan ialah memperbarui kerja sama pengembangan sumber daya manusia digital melalui penandatanganan adendum nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
