Di posisi berikutnya terdapat aduan lalu lintas dan pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 823 laporan, disusul pendidikan atau Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebanyak 817 laporan. Aduan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan RT/RW tercatat 715 laporan, sementara kerusakan infrastruktur jalan mencapai 542 laporan.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga menerima 421 aduan terkait ketenteraman dan ketertiban umum, 385 laporan mengenai fasilitas umum dan sosial, 367 aduan ketenagakerjaan, serta 355 laporan terkait drainase atau saluran air.
Eddy menambahkan, selama dua bulan terakhir terdapat 87 pengaduan yang berkaitan dengan iuran warga. Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan dan kelurahan.
“Sepanjang dua bulan terakhir ada sekitar 87 pengaduan terkait iuran warga yang sudah ditangani,” katanya.
Dari sisi perangkat daerah, Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi OPD dengan jumlah pengaduan tertinggi. Setelah itu berturut-turut Dinas PU Bina Marga, Dispendukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Satpol PP, Bapenda, DPRKPP, Dispernaker, dan Bagian Pemerintahan.
“Yang paling tinggi memang Dishub, kemudian PU,” ujar Eddy.
