SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah menemukan sekitar 80 persen beras fortifikasi yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu berdasarkan hasil uji laboratorium. Temuan tersebut memicu pengawasan lebih ketat karena dinilai merugikan masyarakat dan bertentangan dengan tujuan program peningkatan gizi nasional. Jakarta, Jumat, (31/7/2026).
Hasil pengujian dilakukan terhadap sampel beras fortifikasi dari berbagai daerah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa mayoritas produk yang telah diperiksa tidak memenuhi ketentuan teknis sebagai beras fortifikasi. Dilansir dari suarasurabaya.net, Jumat, (31/7/2026).
“Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar (beras) fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar, yang terdaftar itu ada 80 persen tidak sesuai standar,” ujar Amran.
