Modernisasi layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sistem perpajakan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Selain meningkatkan kenyamanan masyarakat, digitalisasi juga diharapkan mampu menekan potensi praktik percaloan dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor.
Meski demikian, sejumlah kalangan mengingatkan agar program pemutihan tidak dimaknai sebagai toleransi terhadap ketidakpatuhan pajak. Pemerintah tetap perlu mengedukasi masyarakat bahwa program ini merupakan kebijakan khusus yang bertujuan menata kembali administrasi perpajakan kendaraan, bukan kebiasaan yang dapat terus diandalkan setiap tahun.
Karena itu, masyarakat yang selama ini masih memiliki tunggakan pajak kendaraan diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum masa program berakhir. Selain menghemat biaya, pemilik kendaraan juga dapat memastikan dokumen kendaraannya kembali aktif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur diperkirakan akan kembali menjadi magnet bagi jutaan wajib pajak. Bagi masyarakat, kebijakan ini menjadi angin segar yang meringankan beban ekonomi. Sementara bagi pemerintah daerah, meningkatnya kepatuhan pajak akan memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Timur. (int)
