Renny juga meminta Pemprov Jatim melakukan pemetaan terhadap sekitar 4.400 pekerja yang berpotensi terdampak. Pemetaan tersebut meliputi perusahaan yang menghadapi tekanan, sektor industri yang rentan, jenis pekerjaan yang terdampak, hingga kompetensi pekerja.
Ia menilai langkah tersebut diperlukan agar intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Selain mencegah PHK, Renny menyoroti penanganan pekerja yang telah kehilangan pekerjaan. Ia meminta 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) di Jawa Timur tidak hanya berfokus pada pelatihan dan penerbitan sertifikat.
“BLK jangan sampai menjadi pabrik sertifikat. Peserta dilatih, mendapat sertifikat, tetapi setelah itu kembali menganggur,” ujarnya.
Menurut Renny, BLK perlu dikembangkan menjadi pusat transisi pekerjaan yang mengintegrasikan profiling, pelatihan, sertifikasi, pencocokan pekerjaan atau job matching, hingga penempatan kerja.
