Ia juga meminta indikator keberhasilan BLK tidak hanya berdasarkan jumlah peserta dan sertifikat yang diterbitkan. Menurutnya, keberhasilan pelatihan harus diukur dari jumlah peserta yang kembali bekerja, masa tunggu memperoleh pekerjaan, serta penghasilan setelah bekerja.
“Berapa banyak peserta yang kembali bekerja? Berapa lama masa tunggunya? Berapa penghasilannya setelah bekerja? Itu yang harus menjadi ukuran,” katanya.
Renny juga mendorong agar kurikulum BLK disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pelatihan, kata dia, harus diarahkan pada kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja, seperti welder, operator mesin, teknisi, tenaga manufaktur, hingga tenaga digital.
“Jangan melatih tenaga kerja berdasarkan apa yang mudah dilakukan pemerintah. Pelatihan harus berdasarkan apa yang dibutuhkan industri,” tegasnya.
Ia menilai persoalan PHK tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga berpotensi memengaruhi kemiskinan, daya beli masyarakat, dan kondisi sosial apabila tidak segera ditangani.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendorong lima langkah, yakni membangun sistem peringatan dini PHK, memetakan 4.400 pekerja yang berpotensi terdampak, mengubah 16 BLK menjadi pusat transisi pekerjaan, menghubungkan pelatihan dengan kebutuhan industri, serta menjadikan penempatan kerja sebagai salah satu indikator keberhasilan BLK.
“Persoalan PHK tidak selesai hanya dengan pesangon. Tidak selesai pula hanya dengan pelatihan atau sertifikat. PHK baru benar-benar selesai ketika pekerja kembali mendapatkan pekerjaan dan penghasilan,” ujar Renny.
