Selain KUA-RAPBD 2027, kesepakatan juga mencakup Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Syaifuddin menjelaskan, kedua dokumen tersebut merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Surabaya. Pembahasan dilakukan melalui beberapa tahapan hingga rapat finalisasi dan perangkaan pada 13 Agustus 2026.
Rancangan KUA APBD 2027 selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan PPAS dan rancangan APBD 2027. Dokumen tersebut mencakup asumsi dasar penyusunan anggaran, kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Johari Mustawan, menyampaikan catatan mengenai arah pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.
Johari mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Surabaya yang disebut menjadi salah satu yang terbesar di Pulau Jawa. Namun, ia berharap pertumbuhan tersebut tidak hanya mencerminkan aktivitas ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
“Kami tidak sekadar ingin melihat pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, tetapi juga berharap pertumbuhan ekonomi itu berdampak kepada ekonomi kalangan bawah, kalangan grassroots,” ujarnya.
