Antiek menjelaskan, laporan warga diterima melalui berbagai jalur pengaduan, mulai dari kantor Dinsos, pihak kelurahan dan kecamatan, hingga Hotline Wali Kota Surabaya. Tim Dinsos bersama unsur kelurahan, RT/RW, serta Kader Surabaya Hebat (KSH) kemudian diterjunkan langsung untuk memverifikasi kondisi warga by name by address.
Untuk data triwulan ketiga 2026, Dinsos menerima kelompok desil 1 sampai 5. Bantuan sosial dari Kementerian Sosial umumnya menyasar desil 1 hingga 4, sedangkan program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencakup hingga desil 5. Pemadanan data ini krusial untuk memastikan intervensi sosial Pemkot Surabaya tepat sasaran.
"Jika dari hasil verifikasi ditemukan warga di desil 1 sampai 5 ternyata kondisinya sudah mampu atau sejahtera, kami usulkan ke pusat untuk dikeluarkan dari desil tersebut. Sebaliknya, jika ada warga miskin atau pramiskin yang tercatat di desil tinggi, kami ajukan usulan penyesuaian agar sesuai kondisi riilnya," tutur Antiek. (ivan)
