SURABAYA, PustakaJC.co – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya mencatat sebanyak 3.283 aduan masyarakat masuk terkait ketidaksesuaian posisi desil dengan kondisi ekonomi riil di lapangan per awal September 2026.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menegaskan, pengajuan sanggahan oleh warga tidak serta-merta membuat posisi desil seseorang otomatis turun. Berdasarkan hasil pemutakhiran dan verifikasi lapangan (outreach), dari total 3.283 aduan yang diproses, sebanyak 1.845 warga mengalami penurunan desil, 1.093 warga berada di posisi tetap, dan 345 warga justru mengalami kenaikan desil. Dilansir dari suarasurabaya.net, Jumat, (4/9/2026).
"Pengajuan sanggahan tidak otomatis membuat posisi desil seseorang turun. Kami di Dinsos pada dasarnya merupakan user atau pengguna data desil dari pemerintah pusat. Kewenangan penuh proses pendesilan ada di pusat, kami bertugas mengecek kondisi riil di lapangan dan mengusulkan pemutakhiran data tersebut," ujar Antiek saat mengisi program talkshow Semanggi Suroboyo.
Antiek menjelaskan, laporan warga diterima melalui berbagai jalur pengaduan, mulai dari kantor Dinsos, pihak kelurahan dan kecamatan, hingga Hotline Wali Kota Surabaya. Tim Dinsos bersama unsur kelurahan, RT/RW, serta Kader Surabaya Hebat (KSH) kemudian diterjunkan langsung untuk memverifikasi kondisi warga by name by address.
Untuk data triwulan ketiga 2026, Dinsos menerima kelompok desil 1 sampai 5. Bantuan sosial dari Kementerian Sosial umumnya menyasar desil 1 hingga 4, sedangkan program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencakup hingga desil 5. Pemadanan data ini krusial untuk memastikan intervensi sosial Pemkot Surabaya tepat sasaran.
"Jika dari hasil verifikasi ditemukan warga di desil 1 sampai 5 ternyata kondisinya sudah mampu atau sejahtera, kami usulkan ke pusat untuk dikeluarkan dari desil tersebut. Sebaliknya, jika ada warga miskin atau pramiskin yang tercatat di desil tinggi, kami ajukan usulan penyesuaian agar sesuai kondisi riilnya," tutur Antiek. (ivan)
