Sikap Bersama Birokrat Daerah
Adhy menjelaskan bahwa penolakan ini bukan sekadar suara Pemprov Jatim, melainkan komitmen bersama seluruh Sekda di Indonesia melalui forum Forsesdasi. Para birokrat tertinggi di tingkat daerah ini mengimbau pemerintah pusat untuk mempertahankan tata kelola keuangan yang sudah berjalan.
"Kami seluruh Sekda se-Indonesia sudah menyatakan menolak dan mengimbau agar RKUD tetap dilakukan di bank daerah masing-masing," tukas Adhy. (ivan)
