Terkait besarnya alokasi dana yang dibutuhkan untuk perluasan jaringan tersebut, Muhdi mengakui skema pembiayaan masih dalam tahap pembahasan bersama jajaran terkait. Kendati demikian, ia menyoroti pentingnya komitmen pemerintah agar keterbatasan fiskal daerah tidak menjadi penghalang terpenuhinya hak publik atas moda transportasi yang layak.
"Pemerintah berkomitmen agar keterbatasan anggaran fiskal tidak mengurangi hak masyarakat dalam mendapatkan akses fasilitas transportasi publik yang lebih baik ke depannya," pungkas Anggota DPRD Jatim komisi A itu. (ivan)
