Ia menegaskan, kolaborasi yang harmonis antara Pemprov Jatim dan DPRD Provinsi Jawa Timur diperlukan untuk menjaga kesinambungan program prioritas pembangunan sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sinergi eksekutif dan legislatif sangat menentukan kualitas kebijakan pembangunan daerah. Hubungan yang harmonis dan produktif akan mempercepat pelaksanaan program prioritas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Bahas Pengawasan hingga APBD 2027
Bimtek DPRD Jatim menghadirkan sejumlah materi strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Materi tersebut di antaranya pendidikan politik dalam penguatan tugas dan fungsi DPRD dari Direktorat Politik Dalam Negeri, serta optimalisasi tugas dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD.
Para peserta juga memperoleh materi mengenai arah kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Selain itu, pembahasan mencakup tugas dan fungsi DPRD dalam perspektif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI serta kebijakan anggaran dan geopolitik ekonomi daerah dari Badan Anggaran DPR RI.
Materi-materi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman pimpinan dan anggota DPRD terhadap regulasi, perencanaan anggaran, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
