Usai menghadiri pembukaan Bimtek, Adhy menyampaikan komitmen Pemprov Jatim untuk menindaklanjuti berbagai poin strategis yang disampaikan Sekjen Kemendagri.
Hal itu terutama berkaitan dengan efisiensi anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pemprov Jatim siap menindaklanjuti arahan Bapak Sekjen Kemendagri. Pendampingan dari KPK dan Kemendagri sangat penting agar kita semakin memahami aturan main dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, khususnya pada tata kelola anggaran daerah,” ujar Adhy.
Menurutnya, pendampingan dari KPK dan Kemendagri penting untuk memperkuat pemahaman Pemprov dan DPRD Jatim mengenai ketentuan dalam perencanaan serta pengelolaan anggaran daerah.
Pemahaman regulasi yang sama diperlukan untuk mencegah kesalahan administratif maupun potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Adhy juga menyambut baik arahan Sekjen Kemendagri mengenai efisiensi APBD. Ia menilai rasionalisasi belanja operasional dan penyaringan dana hibah yang tepat sasaran dapat membuka ruang fiskal lebih besar bagi program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Ruang fiskal tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
“Poin-poin arahan ini menjadi catatan dan rekomendasi penting bagi Pemprov bersama DPRD Jatim dalam merumuskan kebijakan anggaran yang benar-benar berfokus pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Adhy.
Melalui kegiatan Bimtek tersebut, penguatan kapasitas DPRD Jatim diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara lebih optimal, sekaligus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan Jawa Timur. (ivan)
