JAKARTA, PustakaJC.co – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur mengikuti Pendalaman Tugas atau Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Kamis, (17/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang penguatan kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, termasuk memahami regulasi terbaru serta arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Pembukaan Bimtek dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono yang mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir.
Pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Adhy Karyono mendorong penguatan sinergi antara Pemprov Jatim dan DPRD dalam mengawal kebijakan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut Adhy, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD penting untuk menyelaraskan pemahaman mengenai regulasi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pendalaman tugas ini menjadi ruang yang penting untuk memperkuat pemahaman bersama terhadap regulasi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kapasitas yang semakin kuat, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat dijalankan secara lebih optimal,” kata Adhy.
Ia menegaskan, kolaborasi yang harmonis antara Pemprov Jatim dan DPRD Provinsi Jawa Timur diperlukan untuk menjaga kesinambungan program prioritas pembangunan sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sinergi eksekutif dan legislatif sangat menentukan kualitas kebijakan pembangunan daerah. Hubungan yang harmonis dan produktif akan mempercepat pelaksanaan program prioritas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Bahas Pengawasan hingga APBD 2027
Bimtek DPRD Jatim menghadirkan sejumlah materi strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Materi tersebut di antaranya pendidikan politik dalam penguatan tugas dan fungsi DPRD dari Direktorat Politik Dalam Negeri, serta optimalisasi tugas dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD.
Para peserta juga memperoleh materi mengenai arah kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Selain itu, pembahasan mencakup tugas dan fungsi DPRD dalam perspektif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI serta kebijakan anggaran dan geopolitik ekonomi daerah dari Badan Anggaran DPR RI.
Materi-materi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman pimpinan dan anggota DPRD terhadap regulasi, perencanaan anggaran, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Usai menghadiri pembukaan Bimtek, Adhy menyampaikan komitmen Pemprov Jatim untuk menindaklanjuti berbagai poin strategis yang disampaikan Sekjen Kemendagri.
Hal itu terutama berkaitan dengan efisiensi anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pemprov Jatim siap menindaklanjuti arahan Bapak Sekjen Kemendagri. Pendampingan dari KPK dan Kemendagri sangat penting agar kita semakin memahami aturan main dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, khususnya pada tata kelola anggaran daerah,” ujar Adhy.
Menurutnya, pendampingan dari KPK dan Kemendagri penting untuk memperkuat pemahaman Pemprov dan DPRD Jatim mengenai ketentuan dalam perencanaan serta pengelolaan anggaran daerah.
Pemahaman regulasi yang sama diperlukan untuk mencegah kesalahan administratif maupun potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Adhy juga menyambut baik arahan Sekjen Kemendagri mengenai efisiensi APBD. Ia menilai rasionalisasi belanja operasional dan penyaringan dana hibah yang tepat sasaran dapat membuka ruang fiskal lebih besar bagi program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Ruang fiskal tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
“Poin-poin arahan ini menjadi catatan dan rekomendasi penting bagi Pemprov bersama DPRD Jatim dalam merumuskan kebijakan anggaran yang benar-benar berfokus pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Adhy.
Melalui kegiatan Bimtek tersebut, penguatan kapasitas DPRD Jatim diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara lebih optimal, sekaligus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan Jawa Timur. (ivan)
